Indonesiaku

Google+ Badgehttp://www.facebook.com/

Minggu, 14 Mei 2017

Rabu, 30 November 2016

SUARA RAKYAT: Kacau sudah Negara ini!

SUARA RAKYAT: Kacau sudah Negara ini!: Semakin hari semakin tidak jelas arahnya. Negara dijadikan bahan lelucon dan sinetron untuk kepentingan segelintir orang. Petinggi Ne...

Kacau sudah Negara ini!


Semakin hari semakin tidak jelas arahnya.
Negara dijadikan bahan lelucon dan sinetron untuk kepentingan segelintir orang.
Petinggi Negara sudak tidak punya kewibawaan.
Terjadi pembiaran terhadap orang yang berani menerbitkan buku dan menyatakan bahwa Petingi Negeri ini memalsukan jati dirinya. Bahkan tidak tanggung tanggung dinyatakan sebagai anak eks PKI.
PKI dan LAMBANG2NYA yang selama ini sangat TABU untuk dibicarakan, boro boro BERANI MEMAKIANYA. Namun Hari hari terakhir berani menampakkan dirinya dan bermunculan bak seperti Jamur dimusim hujan.
Ada lagi Ketua Partai Besar yang tadinya sudah mengundurkan diri, tanpa RASA MALU MALU ingin menjabat kembali menjadi Ketua DPR RI. Padahal dulu BERHENTI karena terkena kasus PAPA MINTA SAHAM FREPORT.
Belum lagi yang sampai saat ini terjadi, diluar nalar kita sebagai Anak Bangsa. Seseorang yang jelas jelas telah melakukan Penistaan Agama. Dan telah ditetapkan sebagai TERSANGKA TETAPI TIDAK DITAHAN. Padahal hampir semua Pelaku yang sama. Mereka ditahan dulu baru diproses kemudian. Belum lagi kasus2 Korupsi yang nyata nyata telah terbukti dilakukan oleh oknum tersebut. Bahkan Rekomendasi yg dikeluarkan oleh BPK yang selama Puluhan tahun Negara ini berdiri adalah satu satunya Lembaga Resmi untuk Audit Keuanganpun BISA diabaikan. SUNGGUH GILA!!!
Belum lagi Rekaman Vidio yang secara Terang terangan Konglemerat James Ryadi, Aguan, TW, Sofyan Wanandi dll. Ingin menjadikan RI sebagai koloni baru Tiongkok. Tanpa rasa ketakutan dan was was, Bisa bebas seenaknya berkeliaran.
Ada apa dengan Negara ini?
Makanya tidak heran Ribuan Trlyun dari Negara induknya siap dikucurkan untuk REKLAMASI PANTAI, APARTEMEN, PERUMAHAN DIPINGGIR PINGGIR PANTAI & Kota2 di Jabodetabek. Untuk siapa? Tentu untuk maksud tujuan dalam cerita di rekaman vidio tersebut. Silahkan cari dan lihat sendiri.
Keuangan Negara merosot, Devisa merosot, cadanganpun merosot, Ekonomi menurun, ekspor menurun, daya beli menurun, harga kebutuhan pokok meningkat, pengangguran meningkat, perusahaan bangkrutpun meningkat.
Sampai sampai kita tidak sadar bahwa Tarif Dasar Listrikpun telah mereka naikkan.
Semua TERTUTUPI dengan 1 KASUS PENISTAAN AGAMA YANG KINI MENJADI SINETRON PARA POLITIKUS YANG RAKUS.
Semua seolah olah tenggelam oleh 1 SENETRON NEGERI ini DENGAN JUDUL "TERSANGKA SIPENISTA AGAMA MENGAPA TIDAK DITAHAN"
Sungguh mengerikan!
Negara ini dalam STATUS TIDAK SEHAT!
TNI & POLRI harus berhati hati.
Salah melangkah, maka kalian akan terjebak dalam skenario Politik Kotor para KOMUNIS yang berlindung dibalik ASING & ASENG.
JELAS INI SEMUA KARENA KOMUNIS YANG MENGOBOK OBOK NEGARA.
Tidak ada jalan lain kecuali kita harus KEMBALI KE UUD45 YANG ASLI TANPA AMANDEMEN.
LEMBAGA TERTINGGI MPR RI DAN LEMBAGA TINGGI LAINNYA HARUS DIKEMBALIKAN.
NEGARA HARUS KEMBALI KE RELNYA
PEMERINTAH HARUS BERJALAN MENGIKUTI GBHN.
PILKADA 2017 HARUS MENJADI PILKADA YANG TERAKHIR.
Bila tidak, maka kita akan terjebak dalam perselisihan yang terus menerus & Menghambur hamburkan uang Negara. Tanpa sempat berpikir untuk MEMBANGUN BANGSA DAN NEGARA INI.
SATU LAGI!
Karena contoh kasus yang saat ini terjadi.
Maka Etnis Cina tidak boleh menjadi Pejabat Pemerintahan (Gubernur, Bupati, Camat & Lurah),TNI & POLRI di Negara ini. Kecuali mereka telah Menikahi Putri atau Putra Pribumi Asli Indonesia (berasimilasi).
Kalau tidak maka kecurigaan dan permusuhan akan terus menginggapi anak Negeri.
Hanya sedikit Anak Bangsa yang sadar akan skenario jahat oknum oknum yang ingin menghancurkan NKRI dengan Jumlah Muslim terbesar di Dunia. Yang berazaskan Pancasila & UUD45 serta Bhineka Tunggal Ika.
Dimana Minoritas bisa hidup Bebas, Rukun dan Damai di Negeri ini.
Sadarlah wahai Bangsaku!
Segeralah berbenah diri!
Semua Demi NKRI HARGA MATI!!!

Selasa, 26 Mei 2015

Kemana Jokowi Jk membawa pasal 33 UUD45?




Akhir akhir ini kita dihebohkan mengenai beras sintetis yang berbahas plastic.  Berbagai Media sudah menyampaikan berita tersebut di tengah tengah masyarakat.  Scopindo sebagai Organisasi yang memiliki kepebalitas dan  keabsahan informasi telah memberitakan kebenaran beras berbahan plastic tersebut.  Akan tetapi hal yang sungguh mengejutkan kita adalah BPOM, bekerjasama dengan Puslabor Polri menyampaikan bahwa beras berbahan plastic itu hanya isu belaka dan tidak terbukti.
Terus bagaimana dengan  bukti bukti yang telah banyak ditunjukkan oleh media dari berbagai temuan di daerah daerah?  Bagaiman dengan nasib mereka mereka yang mengalami gangguan penyakit yang diakibatkan dari mengkosumsi beras plastic tersebut?
Mengapa Permerintahan Jokowi Jk masih saja menutupi semua ini?  Bahkan tidak tanggung tanggung BPOM & Puslabor dilibatkan untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui konfrensi pers, tanpa menunjukkan hasil laboratorium secara transparan?
Sepertinya ada kesan yang ditutup tutupi oleh Pemerintahan ini.  Mungkinkah ada tekanan dari Negara asal yang menjadi pemasok beras tersebut?  Mungkinkah ada kepentingan yang lebih besar ingin dilindungi agar permasalahan ini bisa diatasi secepat kilat tanpa didukung bukti bukti yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat kita?
Masih banyak kemungkinan kemungkinan yang muncul di dalam benak kita sebagai rakyat yang tidak mampu berbuat apa apa, kecuali hanya pasrah dengan keadaan yang serba meragukan ini.
Sebelumnya terjadi juga kenaikan harga beras yang diluar kendali.  Yang pada akhirnya para pihak yang bertanggung jawab saling memberikan statmen yang berbeda dan terkesan saling menyalahkan dan menutupi.  Lagi lagi yang menjadi korbannya adalah masyarakat Indonesia yang harus membayar harga lebih mahal dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari hari.  Sementara bila kita melihat kehidupan petani kita, tidaklah dapat menikmati dari naiknya harga beras yang sangat signifikan tersebut.  Padahal Pemerintah ini memiliki Bulog sebagai pengendali harga dan pemberi penentu harga pembelian gabah dari petani.  Tetap saja bulog tidak mampu menjawab semua permasalahan tersebut.
Pertanyannya, siapa yang menikmati itu semua?  Lagi lagi kita tak mampu menjawabnya, kecuali bertanya pada rumput yang bergoyang kata bait lagu Ebit G Ade.
Sebentar lagi menyambut puasa, harga harga kebutuhan pokok masyarakat mulai berangsur angsur naik.  Bahkan Pemerintah sudah memberi signal akan membuka keran impor daging, beras dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat kita.  Padahal bila melihat data statistic yang disampaikan BPS 2014, stok beras dalam negeri masih mencukupi hingga menjelang Lebaran nanti, mencapai 3,5 – 4 juta ton.  Sedangkan stok daging sapi, 14,8 juta ekor setara dengan 266.400 ton, kebutuhan sekitar 3,4 ekor atau sekitar 61.200 ton, juga masih bisa ditangani di dalam negeri.  Terus mengapa lagi lagi pemerintah begitu gampangnya membuka kran import tersebut?
Siapa sebenarnya yang diuntungkan dalam impor tersebut?
Bukankah dengan membuka kran impor beras maupun daging sapi, yang akan menjadi korbannya adalah petani dan peternak kita?
Bahkan ada relis di beberapa media, jangan sampai kita panen beras di pasar bukan di pertanian.
Lagi lagi pertanyaannya adalah semua data tesebut berdasarkan Lembaga Pemerintah yang bernama Badan Pusat Statistik (BPS), yang dijamin oleh Pemerintah bahkan tidak boleh ada lembaga lain mengeluarkan data selain BPS tersebut.  Mengapa pemerintah sendiri membantah data yang muncul dari lembaganya sendiri?
Ditambah tidak seriusnya pemerintah melalui kementerian pertanian dan peternakan dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki Negara kita.  Pertanian dan peternakan tidak mendapatkan perhatian yang serius dan tidak mendapatkan subsidi.  Bahkan pemerintah membiarkan semua berjalan sesuai dengan mekanisme pasar bebas.  Lupakah pemerintah atas tugas dan tanggung jawabnya?
Terlepas dari semua persoalan dan pertanyaan di atas dapatlah kita simpulkan sbb:
1.       Pemerintah telah menyimpang dari pasal 33 UUD45, untuk melindungi masyarakatnya dalam hal kebutuhan hidup.
2.       Pemerintah harus merevitalisasi Badan Pusat Statistik (BPS) bila memang data yang dihasilkan selama ini tadak akurat, bahkan terkesan menyimpang.
3.       Pemerintah melalui kementerian pertanian dan peternakan harus lebih focus dan serius dalam mengelola dan memberikan bantuan terhadap petani dan peternak. Melalui program program yang berkelanjutan dan pemberian subsidi serta bantuan permodalan kepada petani.
4.       Pemerintah harus memiliki lembaga resmi yang langsung di bawah Presiden dalam menangani kebutuhan pokok masyarakat. Apakah mengembalikan Bulog kepada fungsi awalnya atau membantuk lembaga pangan lainnya.
5.       Pemerintah sudah tidak bisa membiarkan kebutuhan pokok masyarakat kepada mekanisme pasar bebas.  Artinya, pemerintah harus mengambil alih peran untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara nasional dan terpusat.
Semoga tulisan ini membawa sedikit pencerahan, dan tidak bermaksud menggurui kepada semua para pihak.  Dan kepada para pihak yang memiliki kewenangan, agar dapat mempertimbangkan masukan ini khusunya kepada para anggota DPR RI  yang membawahi kebutuhan masyarakat kita.
Harapan kita kedepan, tidak ada lagi permainan dan spekulasi menyangkut kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil.

Kamis, 15 Agustus 2013

Perlindungan Hukum bagi Pedagang Pasar Tradisional

Penulis : Wiwit Purwani Iswandari, S.H.
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
IPK : 3.23
Pembimbing I : Emanuel Sujatmoko, S.H., MS.
Pembimbing II :
Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Tradisional
Abstrak :
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
A B S T R A K S I
Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, yang hanya diperoleh dari bekerja. Pasar
Tradisional sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam
menampung tenaga kerja, namun dengan pesatnya pembangunan, peningkatan jumlah ritel modern tidak
dapat dihindarkan. Hal ini berakibat tergusurnya pasar tradisional karena kelemahannya baik dalam
permodalan maupun dalam pengolahannya
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan pedagang tradisonal tersebut
karena hak atas kesejahteraan merupakan bagian dari hak ekonomi yang menjadi salah satu hak dalam
kovenan hak ekonomi sosial dan budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun
2005.
Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pedagang pasar tradisional, pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan
RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern. Kedua peraturan tersebut mengatur diantaranya adalah tentang zonasi,
kemitraan dan perizinan serta pembinaan. Namun, disayangkan bahwa peraturan tersebut masih bias
sehingga diperlukan instrumen daerah untuk mengatur lebih detail terutama terkait dengan zonasi,
perizinan dan pembinaan pasar tradisional.
Dalam rangka Perlindungan hukum pedagang pada pasar tradisional pemerintah perlu melakukan 2 (dua)
hal yakni Pengendalian dan Pemberdayaan. Pengendalian dilakukan terhadap Pasar Modern melalui
kewajiban memilki izin gangguan yang mensyaratkan zonasi sebagai pertimbangan pemberian izin,
sedangkan Pemberdayaan dilakukan terhadap Pedagang Pasar Tradisional, melalui program kemitraan,
pendanaan dan peningkatan profesionalitas pengelola pasar.
Keyword :
UU-RI Nomor 39 Tahun1999, Peraturan 2007Presiden Nomor 112 Tahun
Page

PASARKU PASAR TRADISIONAL: PASAR TRADISIONAL DAN PERMASALAHANNYA

PASARKU PASAR TRADISIONAL: PASAR TRADISIONAL DAN PERMASALAHANNYA: PENDAHULUAN Pasar tradisional selama ini kebanyakan terkesan kumuh, kotor, semrawut, bau dan seterusnya yang merupakan stigma buruk yan...