Laman

Google+ Badgehttp://www.facebook.com/

Selasa, 26 Mei 2015

Kemana Jokowi Jk membawa pasal 33 UUD45?




Akhir akhir ini kita dihebohkan mengenai beras sintetis yang berbahas plastic.  Berbagai Media sudah menyampaikan berita tersebut di tengah tengah masyarakat.  Scopindo sebagai Organisasi yang memiliki kepebalitas dan  keabsahan informasi telah memberitakan kebenaran beras berbahan plastic tersebut.  Akan tetapi hal yang sungguh mengejutkan kita adalah BPOM, bekerjasama dengan Puslabor Polri menyampaikan bahwa beras berbahan plastic itu hanya isu belaka dan tidak terbukti.
Terus bagaimana dengan  bukti bukti yang telah banyak ditunjukkan oleh media dari berbagai temuan di daerah daerah?  Bagaiman dengan nasib mereka mereka yang mengalami gangguan penyakit yang diakibatkan dari mengkosumsi beras plastic tersebut?
Mengapa Permerintahan Jokowi Jk masih saja menutupi semua ini?  Bahkan tidak tanggung tanggung BPOM & Puslabor dilibatkan untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui konfrensi pers, tanpa menunjukkan hasil laboratorium secara transparan?
Sepertinya ada kesan yang ditutup tutupi oleh Pemerintahan ini.  Mungkinkah ada tekanan dari Negara asal yang menjadi pemasok beras tersebut?  Mungkinkah ada kepentingan yang lebih besar ingin dilindungi agar permasalahan ini bisa diatasi secepat kilat tanpa didukung bukti bukti yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat kita?
Masih banyak kemungkinan kemungkinan yang muncul di dalam benak kita sebagai rakyat yang tidak mampu berbuat apa apa, kecuali hanya pasrah dengan keadaan yang serba meragukan ini.
Sebelumnya terjadi juga kenaikan harga beras yang diluar kendali.  Yang pada akhirnya para pihak yang bertanggung jawab saling memberikan statmen yang berbeda dan terkesan saling menyalahkan dan menutupi.  Lagi lagi yang menjadi korbannya adalah masyarakat Indonesia yang harus membayar harga lebih mahal dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari hari.  Sementara bila kita melihat kehidupan petani kita, tidaklah dapat menikmati dari naiknya harga beras yang sangat signifikan tersebut.  Padahal Pemerintah ini memiliki Bulog sebagai pengendali harga dan pemberi penentu harga pembelian gabah dari petani.  Tetap saja bulog tidak mampu menjawab semua permasalahan tersebut.
Pertanyannya, siapa yang menikmati itu semua?  Lagi lagi kita tak mampu menjawabnya, kecuali bertanya pada rumput yang bergoyang kata bait lagu Ebit G Ade.
Sebentar lagi menyambut puasa, harga harga kebutuhan pokok masyarakat mulai berangsur angsur naik.  Bahkan Pemerintah sudah memberi signal akan membuka keran impor daging, beras dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat kita.  Padahal bila melihat data statistic yang disampaikan BPS 2014, stok beras dalam negeri masih mencukupi hingga menjelang Lebaran nanti, mencapai 3,5 – 4 juta ton.  Sedangkan stok daging sapi, 14,8 juta ekor setara dengan 266.400 ton, kebutuhan sekitar 3,4 ekor atau sekitar 61.200 ton, juga masih bisa ditangani di dalam negeri.  Terus mengapa lagi lagi pemerintah begitu gampangnya membuka kran import tersebut?
Siapa sebenarnya yang diuntungkan dalam impor tersebut?
Bukankah dengan membuka kran impor beras maupun daging sapi, yang akan menjadi korbannya adalah petani dan peternak kita?
Bahkan ada relis di beberapa media, jangan sampai kita panen beras di pasar bukan di pertanian.
Lagi lagi pertanyaannya adalah semua data tesebut berdasarkan Lembaga Pemerintah yang bernama Badan Pusat Statistik (BPS), yang dijamin oleh Pemerintah bahkan tidak boleh ada lembaga lain mengeluarkan data selain BPS tersebut.  Mengapa pemerintah sendiri membantah data yang muncul dari lembaganya sendiri?
Ditambah tidak seriusnya pemerintah melalui kementerian pertanian dan peternakan dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki Negara kita.  Pertanian dan peternakan tidak mendapatkan perhatian yang serius dan tidak mendapatkan subsidi.  Bahkan pemerintah membiarkan semua berjalan sesuai dengan mekanisme pasar bebas.  Lupakah pemerintah atas tugas dan tanggung jawabnya?
Terlepas dari semua persoalan dan pertanyaan di atas dapatlah kita simpulkan sbb:
1.       Pemerintah telah menyimpang dari pasal 33 UUD45, untuk melindungi masyarakatnya dalam hal kebutuhan hidup.
2.       Pemerintah harus merevitalisasi Badan Pusat Statistik (BPS) bila memang data yang dihasilkan selama ini tadak akurat, bahkan terkesan menyimpang.
3.       Pemerintah melalui kementerian pertanian dan peternakan harus lebih focus dan serius dalam mengelola dan memberikan bantuan terhadap petani dan peternak. Melalui program program yang berkelanjutan dan pemberian subsidi serta bantuan permodalan kepada petani.
4.       Pemerintah harus memiliki lembaga resmi yang langsung di bawah Presiden dalam menangani kebutuhan pokok masyarakat. Apakah mengembalikan Bulog kepada fungsi awalnya atau membantuk lembaga pangan lainnya.
5.       Pemerintah sudah tidak bisa membiarkan kebutuhan pokok masyarakat kepada mekanisme pasar bebas.  Artinya, pemerintah harus mengambil alih peran untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara nasional dan terpusat.
Semoga tulisan ini membawa sedikit pencerahan, dan tidak bermaksud menggurui kepada semua para pihak.  Dan kepada para pihak yang memiliki kewenangan, agar dapat mempertimbangkan masukan ini khusunya kepada para anggota DPR RI  yang membawahi kebutuhan masyarakat kita.
Harapan kita kedepan, tidak ada lagi permainan dan spekulasi menyangkut kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil.

Kamis, 15 Agustus 2013

Perlindungan Hukum bagi Pedagang Pasar Tradisional

Penulis : Wiwit Purwani Iswandari, S.H.
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
IPK : 3.23
Pembimbing I : Emanuel Sujatmoko, S.H., MS.
Pembimbing II :
Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Tradisional
Abstrak :
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
A B S T R A K S I
Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, yang hanya diperoleh dari bekerja. Pasar
Tradisional sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam
menampung tenaga kerja, namun dengan pesatnya pembangunan, peningkatan jumlah ritel modern tidak
dapat dihindarkan. Hal ini berakibat tergusurnya pasar tradisional karena kelemahannya baik dalam
permodalan maupun dalam pengolahannya
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan pedagang tradisonal tersebut
karena hak atas kesejahteraan merupakan bagian dari hak ekonomi yang menjadi salah satu hak dalam
kovenan hak ekonomi sosial dan budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun
2005.
Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pedagang pasar tradisional, pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan
RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern. Kedua peraturan tersebut mengatur diantaranya adalah tentang zonasi,
kemitraan dan perizinan serta pembinaan. Namun, disayangkan bahwa peraturan tersebut masih bias
sehingga diperlukan instrumen daerah untuk mengatur lebih detail terutama terkait dengan zonasi,
perizinan dan pembinaan pasar tradisional.
Dalam rangka Perlindungan hukum pedagang pada pasar tradisional pemerintah perlu melakukan 2 (dua)
hal yakni Pengendalian dan Pemberdayaan. Pengendalian dilakukan terhadap Pasar Modern melalui
kewajiban memilki izin gangguan yang mensyaratkan zonasi sebagai pertimbangan pemberian izin,
sedangkan Pemberdayaan dilakukan terhadap Pedagang Pasar Tradisional, melalui program kemitraan,
pendanaan dan peningkatan profesionalitas pengelola pasar.
Keyword :
UU-RI Nomor 39 Tahun1999, Peraturan 2007Presiden Nomor 112 Tahun
Page

PASARKU PASAR TRADISIONAL: PASAR TRADISIONAL DAN PERMASALAHANNYA

PASARKU PASAR TRADISIONAL: PASAR TRADISIONAL DAN PERMASALAHANNYA: PENDAHULUAN Pasar tradisional selama ini kebanyakan terkesan kumuh, kotor, semrawut, bau dan seterusnya yang merupakan stigma buruk yan...

Senin, 29 Juli 2013

Jumat, 19 Juli 2013

RekomendasSPPI kepada Pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan Pedagang Pasar Rakyat Indonesia





Burhan Saidi HSB
PRESIDEN  SERIKAT PEDAGANG PASAR INDONESIA (SPPI)
Merekomendasikan Kepada Pemerintah Pusat & Daerah Agar Indonesia bisa mempersiapkan kekuatan kepada Pedagang Pasar Rakyat dalam menghadapi AFTA 2015   (ASEAN FREE TRADE AREA) PERDAGANGAN BEBAS ASEAN & Free Area Trade (FTA) Perdagangan Bebas



Bagi Negera negara yang tergabung dalam Asean mau tidak mau harus mampu mempersiapkan diri mereka dalam perdagangan bebas Asean yang akan mulai diberlakukan tahun 2015 nanti.
Khusus bagi Negara kita Indonesia, hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah.
Karena kita dihadapkan pada jumlah penduduk yang paling tinggi diantara Negara negara Asean lainnya.
Ditambah lagi Negara kita terkenal konsumtif yang mengakibatkan Negara kita menjadi konsumen empuk bagi Negara Asean lainnya.
Sudah bisa dipastikan kita akan kebanjiran produk produk dari Negara lain yang masuk ke Indonesia.
Bila nanti yang terjadi produk impor melebihi ekspor, maka kita akan mengalami depisit Devisa
Belum lagi hal lainnya, yang menjadikan Negara kita Negara yang ketergantungan kepada Negara lain.

Oleh karenanya, Pemerintah sudah tidak bisa lagi tinggal diam dalam mempersiapkan Para Pedagang dalam Negeri khususnya Pedagang Pasar Rakyat, yang notabene menjadi Tulang punggung Kekuatan Ekonomi Kerakyatan kita.
Dilema  lain yang  dihadapi oleh Pemerintah adalah. Hampir sebagian besar Pasar pasar Rakyat yang jumlahnya hanya tinggal 9850 pasar di seluruh Indonesia (Data Dirjend Perdagangan Dalam Negeri Mei 2013) dengan jumlah Pedagang mencapai lebih kurang 12juta orang sudah sangat tidak layak lagi. Karena rata rata umur pasar tersebut sudah diatas 20-30 tahun.
Satu hal yang menarik adalah kekuatan  rata rata para pedagang kita yang sebagian besar mampu  bertahan dalam  menghadapi berbagai krisis dan tantangan dilapangan tanpa bantuan  yang berarti dari Pemerintah.

v  Masalah kesulitan yang dihadapi bukanlah menjadi hambatan bagi pedagang pasar rakyat kita, karena mereka bisa bersaing dan berinovasi dengan berbagai permasalahan yang muncul.
v  Namun bila terus menerus dibiarkan mereka berjalan sendiri sendiri, dapat diperkirakan mereka akan beralih melakukan  penjualan produk produk yang tersedia di pasaran tanpa memperdulikan lagi apakah produk impor atau  dari dalam Negeri.  Karena bagi mereka yang penting bisa tetap bertahan & berdagang  untuk bisa menghidupi keluarga dan mempersiapkan masa depan anak anak mereka
v  Kita bisa membayangkan seandainya produk yang ada dipasaran lebih banyak produk luar negeri, pastinya akan melemahkan produk produk dalam Negeri sendiri. Baik dari produk pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kerajinan Home industri, konveksi dan lain lainnya.
v  Belum lagi Kebijakan Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) sering kali merugikan para pedagang pasar rakyat itu sendiri.
v  Baik dari Regulasi maupun Revitalisasi  dan Peremajaan pasar
v  Pedagang kita saat ini contoh kiasan seperti, di dalam Negeri mereka di terlantarkan dan tertindas sedang dari luar Negeri siap menerkam




Oleh karenanya kami dari Serikat Pedagang Pasar Indonesia  (SPPI) yang telah di Deklarasikan pada tanggal 9 Juni 2013 di Taman Ismail Marzuki memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat & Daerah untuk segera melakukan langkah langkah dalam mempersiapkan Pedagang Pasar Rakyat.

3 LANGKAH NYATA YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH SAAT INI DAN KEDEPAN  ADALAH SEBAGAI BERIKUT:


  1. Mengenai REGULASI
  2. Mengenai REVITALISASI
  3. Mengenai PEREMAJAAN

I.REGULASI

Regulasi adalah Sebuah Undang undang atau Aturan atau Kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang telah disetujui oleh Anggota Dewan DPR RI/ DPRD. Untuk dijadikan pegangan atau acuan kerja dalam kehidupan masyarakat di tiap tiap daerah.
Oleh karenanya Regulasi yang diterbitkan  yang menyangkut tentang Pedagang Pasar Rakyat yang hanya tersisa sebanyak 9850 pasar dengan jumlah Pedagang sebanyak 12jt orang, info DirJen Perdagangan Dalam Negeri Mei 2013 haruslah mengacu pada Pasal 33 UUD 45 serta Pancasila pada sila Ke-5 Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
  1. Regulasi yang diterbitkan Harus mengacu pada Kepentingan Perlindungan & Memfasilitasi pada Tumbuh Berkembangnya Pasar Tradisional
  2. Pemerintah harus menerapkan Zonasi  antara Pedagang Pasar Rakyat  dan Peritel besar,minimarket
  3. Mengatur jarak antara Pedagang pasar rakyat  dengan Peritel besar, mini market
  4. Mengatur jam buka bagi Pedagang pasar rakyat dengan Peritel besar, mini market
  5. Mengatur Produk yang dijual di dalamnya. Mana yang boleh &tidak boleh dijual oleh Peritel besar, minimarket
  6. Pemerintah harus berani memberikan bantuan dan dorongan terhadap Potensi produk produk  unggulan yang dihasilkan di daerahnya.
  7. Peraturan yang menekankan kepada Industri besar, BUMN & BUMD untuk lebih mengutamakan Promosi para Pedagang yang ada di daerah kerja mereka.
  8. Mengeluarkan Aturan tegas agar Bank di Daerah khususnya Bank Pemerintah untuk merealisasikan KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagai bantuan permodalan kepada pedagang pasar rakyat & UMKM yang ada di wilayah tersebut
  9. Pemerintah harus berani memberikan bantuan dan dorongan terhadap Potensi produk produk  unggulan yang dihasilkan di daerahnya.
  10. Peraturan yang menekankan kepada Industri besar, BUMN & BUMD untuk lebih mengutamakan Promosi para Pedagang yang ada di daerah kerja mereka.
  11. Mengeluarkan Aturan tegas agar Bank di Daerah khususnya Bank Pemerintah untuk merealisasikan KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagai bantuan permodalan kepada pedagang pasar rakyat & UMKM yang ada di wilayah tersebut
  12. Kebijakan untuk meningkatkan pelayanan Transportasi dari Penghasil pertanian, perkebunan, Home industri dan Nelayan ke Pasar atau sebaliknya, serta Transportasi umum menuju pasar itu sendiri
  13. Menerbitkan Aturan (Perda) tentang radius Pengelolaan  pedagang oleh Pengelola Pasar Rakyat terhadap pedagang di luar Area Pasar. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap penanganan para pedagang dengan Pemerintahan terkait sebagai penguasa wilayah tersebut

Sebenarnya dibeberapa daerah telah menerbitkan Perda yang melindungi kepada Pedagang Pasar Rakyat atau UMKM, namun aktualisasi di lapangan yang masih sangat jauh dari harapan.  
Sebagai contoh
Pemerintah DKI Jakarta dengan PERATURAN DAERAH (PERDA) DKI JAKARTA NO.2 TAHUN 2002,
Pasal 9
Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelenggara usaha perpasaran swasta harus
memenuhi ketentuan sebagaimana berikut :
a.       Usaha Mini Swalayan (Mini Market) :
 Ayat 3 Tentang harga jual barang barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lenbih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitarnya
b.      Usaha Pasar Swalayan (Supermarket) :
Ayat 3Pengadaan/ penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya diperoleh dari pengusaha kecil/ lemah dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
Ayat 5. harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada diwarung dan toko disekitarnya;
       c.    Usaha Pasar Serba Ada (Hypermarket) :
Ayat 2. penyediaan/ pengadaan sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya seperti sayur mayur, buah-buahan, daging dan ikan diperoleh dari para pegusaha golongan kecil/ lemah dan koperasi dengan melalui pola kemitraan

       d.     Usaha Toko Serba Ada (Department Store) :
Ayat 1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang dan kebutuhan rumah q            tangga sehari-hari dan tidak diperkenankan menjual barang kebutuhan sembilan bahan pokok;
Ayat 2. penyediaan/ pengadaan barang-barang dapat diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/ lemah
            dan koperasi melalui pola kemitraan;

        g.    Mall/ Supermall/ Plaza
Ayat 1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan barang dan jasa

h.   Pusat Perdagangan :
Ayat 1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang kebutuhan sandang,   
      papan,kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain

i.        Usaha Perkulakan :
Ayat 1. komoditi/ barang-barang yang dijual merupakan kombinasi dari kebutuhan rumah tangga  sehari-hari atau komoditi lain yang diperlukan oleh umum;
Ayat 2. kegiatan penjualan dilakukan dalam ukuran partai besar atau dalam jumlah tertentu seperti dalam bentuk lusinan, kodian, grosiran, dan takaran/ timbangan yang tidak dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir tetapi dalam bentuk keanggtoaan (member);
Ayat 4. harus menjalin kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pedagang kecil atau koperasi yang dilakukan diantaranya melalui keterkaitan usaha atau bentuk sub kontrak.

Paragraf 2
Luas dan Jarak Tempat Penyelenggaraan Usaha
Pasal 10
Dalam menyelenggarakan usaha perpasaran swasta, jarak sarana/ tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya 100 m2 sampai dengan 200 m2 harus berjarak radius 0,5 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan Lingkungan/ Kolektor/ Arteri;
b. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 200 m2 sampai dengan 1.000 m2 harusberjarak radius 1,0 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan Kolektor/ Arteri;
c. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 1.000 m2 sampai dengan 2.000 m2 harusberjarak radius 1,5 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan Kolektor/ Arteri;
d. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 2.000 m2 sampai dengan 4.000 m2 harusberjarak radius 2 km dari pasar lingkungan dan terletak disis jalan Kolektor/ Arteri;
e. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 4.000 m2 harus berjarak radius 2,5 km dari pasar lingkungan dan harus terletak di sisi jalan Kolektor/ Arteri.

Paragraf 3
Waktu Pelayanan
Pasal 11
(1) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
(2) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta khususnya yang dilakukan dengan cara swalayan, waktu pelayanannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
(3) Untuk penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin khusus dari Gubernur



2. REVITALISASI
Revitalisasi adalah perbaikan/pembenahan yang dilakukan tanpa harus memindahkan seluruh pedagang lama dan semua bisa dilakukan sambil berjalan. 

  1. Pemerintah bersama Anggota Dewan harus Sepakat untuk segera  melakukan Revitalisasi Pasar Rakyat yang ada di Seluruh Wilayah Indonesia. Dan menjadikannya Skala Prioritas untuk  Pengajuan Anggaran Th 2014, Th 2015, Th 2016 dan seterusnya sampai dianggap sudah memadai  disetiap daerah daerah utama
2.      Revitalisasi untuk bangunan, prasarana, Zonasi, tempat usaha,dan area parkir dan pendukung lainnya
3.      Revitalisasi SDM Pengelolaan Pasar Rakyat di    seluruh Indonesia. Pengelolaan Pasar tidak lagi berdasarkan penunjukan atau  kepentingan semata. Tetapi lebih mengutamakan  pada Profesionalisme dan Managerial Pengelolaan Pasar itu sendiri
4.      Revitalisasi Keadministrasiaan, pengelolaan keuangan, pembiayaan dan Pendataan para Pedagang disetiap pasar.
5.      Revitalisasi terhadap SDM Para Pedagang pasar rakyat, untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keadministrasian, laporan keuangan, kemampuan menjual, berpromosi, mengemas dan menyusun barang barang dagangan. Serta cara berkomunikasi terhadap  calon konsumen maupun ke Peritel besar dan minimarket
6.      Merevitalisasi hubungan antara Pemasok barang ke pedagang, Perbankan ke Pedagang, Asosiasi, himpunan dan Koperasi para pedagang itu sendiri.
7.      Merevitalisasi  sarana transportasi sebagai penunjang  untuk bisa menjangkau menuju lokasi pasar rakyat
Revitalisasi dengan menggunakan Anggaran Pemerintah Pusat setiap tahun selalu meningkat seiring dengan kesadaran Pemerintah dalam membenahi Pasar pasar rakyat yang ada di Indonesia. Contoh untuk tahun 2012 Anggaran Revitalisasi oleh Depdag sebesar Rp:400M, tahun ini meningkat menjadi Rp:600M penambahan pada RAPBN-P Rp: 200M menjadi Rp:800M, dan ini sudah berjalan sejak tahun 2010. 
Namun Pasar pasar yang telah direvitalisasi dengan Anggaran RAPBN ditiap tiap daerah belum ada pengawalan dan pengontrolan yang berkesinambungan. Sehingga belum ada yang menjamin Apakah Revitalisasi yang dilakukan itu tepat sasaran dan tepat guna. Atau jangan jangan Dana Revitalisasi juga menjadi dana Bancakan oleh daerah daerah yang menerimanya.


III. Peremajaan

Peremajaan adalah Perbaikan menyeluruh terhadap Pasar rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Peremajaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah  seringkali melibatkan para Investor luar tanpa mengikutsertakan para pedagang pasar rakyat. Sehingga hal tersebut membuat Pedagang pasar rakyat sebagai pihak yang dirugikan. Dan disinilah akar permasalahan yang sering terjadi ditiap tiap Daerah bilamana akan melakukan Peremajaan Pasar.  

Oleh karenanya dalam melakukan Peremajaan Pemerintah dan Anggota Dewan harus memperhatikan beberapa hal  sbb:
1.      Peremajaan harus melibatkan Pedagang Pasar Rakyat untuk mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya dari Pedagang itu sendiri
2.      Peremajaan Pasar harus memberikan skala prioritas terhadap  Pedagang Pasar Rakyat yang     
ada sebelumnya untuk menempatkan tempat usaha mereka kembali dengan aturan yang disepakati.
3.      Dan Pemerintah melalui Pengelola Pasar Daerah harus merekomendasikan ke pihak    
Perbankan untuk memberikan kemudahan cicilan kepada Para pedagang.
4.      Setiap Peremajaan Pasar rakyat, tidak boleh lagi dijadikan Pusat perbelanjaan Modern,   
Mall,Peritel besar atau minimarket di dalamnya.  Karena pastinya akan mematikan para pedagang pasar rakyat yang sebelumnya ada.
5.      Setiap Peremajaan pasar rakyat, Pedagang harus diikut sertakan dalam menentukan  
kelayakan harga tebusan kembali unit pasar yang menjadi tempat usaha mereka sebelumnya
( Dengan rincian modal biaya permeter ditambah keuntungan yang layak untuk developer, yang tidak memberatkan para pedagang).  Kecuali untuk unit tambahan diluar unit Pedagang yang ada sebelumnya, maka pengelola bisa menaikkan harga melebihi harga yang ditentukan kepada pedagang pasar yang ada sebelumnya sebagai subsidi silang.
6.      Cara cara peremajaan pasar tidak boleh lagi dilakukan dengan tekanan tekanan terhadap
pedagang, kesengajaan penghilangan hak mereka,penggusuran paksa, apalagi sampai melakukan pembakaran.  Yang sudah pasti akan menjadikan mereka miskin, bangkrut, trauma dan kehilangan Modal usaha serta kehilangan semangat untuk berdagang kembali
7.      Peremajaan Pasar harus dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas pengunjung,
pelayanan, kenyamanan, keamanan dan Omset Pedagang Pasar rakyat  dari sebelumnya
8.      Peremajaan Pasar harus mengatur dengan jelas tentang zonasi jenis barang dagangan, basah dan kering, sirkulasi udara, area pamer, parking, penampungan sampah, dll
9.      Peremajaan harus sudah bisa merincikan dari awal  biaya biaya tambahan yang akan
dibebankan kepada pedagang pasar rakyat  dalam pengelolaan nantinya. Serta harus melakukan subsidi silang terhadap Produk produk yang diperdagangkan yang memiliki  keterbatasan.
10.   Peremajaan Pasar harus memunculkan ciri khas daerah dan produk unggulan di masing
         masing pasar tersebut
11.  Peremajaan Pasar rakyat harus menambah dan memberi  tambahan ruang  untuk  
menampung  produk produk unggulan yang ada ditiap tiap daerah tersebut. 

Tentunya dengan bantuan dan dorongan dari Pemerintah daerah itu sendiri, untuk menggali potensi dan mengajak masyarakatnya agar mau berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan Peluang peluang baru sesuai dengan Kebutuhan dan Bahan yang dimiliki ditiap tiap Daerah.

.
Dan semua ini berpulang kepada keseriusan Pemerintah Pusat/ Daerah dan Para Anggota Dewan dalam memutuskan untuk mempersiapkan diri Bangsa ini ke depannya. 
Agar Bangsa kita tidak menjadi konsumen semata, tidak sekedar menjadi serbuan produk produk dari luar Negeri. Tetapi juga mampu menjadi Produsen yang Kreatif dan Inovatif agar  bisa bersaing sesama  Negara  Asean serta dengan Negara Negara  di Benua lainnya.
Demikian rekomendasi  yang kami berikan sebagai pertimbangan Pemerintah  Pusat & Daerah bersama Anggota Dewan untuk memberi penguatan dalam menentukan langkah dan kebijakan terhadap Pedagang pasar rakyat dalam menghadapi AFTA 2015 & FTA nantinya.